Pemerintah Kota (Pemkot) Magelang akan memberlakukan pajak hotel online mulai Januari 2016. Upaya ini dilakukan dalam rangka meningkatkan pengawasan dan pelayanan kepada wajib pajak.

Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD), Larsita menerangkan, pajak hotel online menggunakan sistem informasi manajemen pendapatan asli daerah (SIMPAD) yang diintegrasikan dengan sistem pembayaran di hotel tersebut.

“Maka semua transaksi di hotel itu bisa dipantau sehingga akurat, sekaligus untuk mengurangi kebocoran. Saat ini sedang mempersiapkan perangkat lunak dan keras,” tuturnya, kemarin.

Kota Magelang yang luasnya hanya 18,12 km terdiri tiga kecamatan dan 17 kelurahan,  memiliki 17 hotel dari bintang lima hingga melati satu. Mulai tahun 2010 hingga tahun 2014  penerimaan dari pajak hotel terus meningkat.

Sejak tahun 2010, tepatnya 30 Agustus, pendapatan dari pajak hotel  sekitar Rp 418.191.942. Pada tahun 2014 penerimaannya mencapai Rp 2.027.782.556 dari target Rp 2.018.361.115.

Sedang target penerimaan pajak hotel sesuai penetapan APBD 2015 sebesar Rp 1.372.000.000. “Realisasi hingga triwulan kedua mencapai 76,03% atau Rp 1.043.076.123. Tren naik terus, maka pada APBD Perubahan 2015 akan disesuaikan. Diharapkan bisa melebihi penerimaan pajak hotel tahun 2014,” terangnya.

Untuk pajak restoran, lanjut Larsita, pihaknya sudah melakukan sosialisasi kepada Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI)mengenai rencana memberlakukan pajak restoran  online. Organisasi itu menyambut baik rencana tersebut, namun pelaksanaannya diminta bertahap. “Hotel yang punya restoran dikenai dua macam pajak. Yaitu pajak hotel dan restoran,” ujarnya.

Pajak restoran sejak tahun 2010 terus meningkat. Ketika itu penerimaannya sekitar Rp 1.007.378.913. Pada tahun 2014 naik mencapai Rp 1.806.472.264.

Pajak restoran sampai triwulan kedua 2015 sebesar 63,86% atau Rp 871.032.866 dari target penetapan APBD Rp 1.364.000.000.
Jumlah restoran di kota ini sebanyak 35 buah, belum termasuk rumah makan, café dan lainnya. “Semua restoran sudah dilengkapi kas register untuk pemotongan pajak sebesar 10%,” ungkapnya.

Selain kedua pajak itu, lanjut Larsita, pihaknya juga menarik pajak kepada pedagang kaki lima (PKL) yang pendapatannya per tahun minimal Rp 5 juta khususnya yang sudah ditempatkan di berbagai pusat kuliner. Mereka dikenai pajak restoran. - See more at: http://www.magelangkota.go.id/read/page/siaran-pers/2015/08/18/145611/pemkot-targetkan-pajak-hotel-online-mulai-tahun-2016#sthash.3SGRGVCi.dpuf Pemerintah Kota (Pemkot) Magelang akan memberlakukan pajak hotel online mulai Januari 2016. Upaya ini dilakukan dalam rangka meningkatkan pengawasan dan pelayanan kepada wajib pajak.

Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD), Larsita menerangkan, pajak hotel online menggunakan sistem informasi manajemen pendapatan asli daerah (SIMPAD) yang diintegrasikan dengan sistem pembayaran di hotel tersebut.

“Maka semua transaksi di hotel itu bisa dipantau sehingga akurat, sekaligus untuk mengurangi kebocoran. Saat ini sedang mempersiapkan perangkat lunak dan keras,” tuturnya, kemarin.

Kota Magelang yang luasnya hanya 18,12 km terdiri tiga kecamatan dan 17 kelurahan,  memiliki 17 hotel dari bintang lima hingga melati satu. Mulai tahun 2010 hingga tahun 2014  penerimaan dari pajak hotel terus meningkat.

Sejak tahun 2010, tepatnya 30 Agustus, pendapatan dari pajak hotel  sekitar Rp 418.191.942. Pada tahun 2014 penerimaannya mencapai Rp 2.027.782.556 dari target Rp 2.018.361.115.

Sedang target penerimaan pajak hotel sesuai penetapan APBD 2015 sebesar Rp 1.372.000.000. “Realisasi hingga triwulan kedua mencapai 76,03% atau Rp 1.043.076.123. Tren naik terus, maka pada APBD Perubahan 2015 akan disesuaikan. Diharapkan bisa melebihi penerimaan pajak hotel tahun 2014,” terangnya.

Untuk pajak restoran, lanjut Larsita, pihaknya sudah melakukan sosialisasi kepada Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI)mengenai rencana memberlakukan pajak restoran  online. Organisasi itu menyambut baik rencana tersebut, namun pelaksanaannya diminta bertahap. “Hotel yang punya restoran dikenai dua macam pajak. Yaitu pajak hotel dan restoran,” ujarnya.

Pajak restoran sejak tahun 2010 terus meningkat. Ketika itu penerimaannya sekitar Rp 1.007.378.913. Pada tahun 2014 naik mencapai Rp 1.806.472.264.

Pajak restoran sampai triwulan kedua 2015 sebesar 63,86% atau Rp 871.032.866 dari target penetapan APBD Rp 1.364.000.000.
Jumlah restoran di kota ini sebanyak 35 buah, belum termasuk rumah makan, café dan lainnya. “Semua restoran sudah dilengkapi kas register untuk pemotongan pajak sebesar 10%,” ungkapnya.

Selain kedua pajak itu, lanjut Larsita, pihaknya juga menarik pajak kepada pedagang kaki lima (PKL) yang pendapatannya per tahun minimal Rp 5 juta khususnya yang sudah ditempatkan di berbagai pusat kuliner. Mereka dikenai pajak restoran. - See more at: http://www.magelangkota.go.id/read/page/siaran-pers/2015/08/18/145611/pemkot-targetkan-pajak-hotel-online-mulai-tahun-2016#sthash.3SGRGVCi.dpuf Pemerintah Kota (Pemkot) Magelang akan memberlakukan pajak hotel online mulai Januari 2016. Upaya ini dilakukan dalam rangka meningkatkan pengawasan dan pelayanan kepada wajib pajak.

Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD), Larsita menerangkan, pajak hotel online menggunakan sistem informasi manajemen pendapatan asli daerah (SIMPAD) yang diintegrasikan dengan sistem pembayaran di hotel tersebut.

“Maka semua transaksi di hotel itu bisa dipantau sehingga akurat, sekaligus untuk mengurangi kebocoran. Saat ini sedang mempersiapkan perangkat lunak dan keras,” tuturnya, kemarin.

Kota Magelang yang luasnya hanya 18,12 km terdiri tiga kecamatan dan 17 kelurahan,  memiliki 17 hotel dari bintang lima hingga melati satu. Mulai tahun 2010 hingga tahun 2014  penerimaan dari pajak hotel terus meningkat.

Sejak tahun 2010, tepatnya 30 Agustus, pendapatan dari pajak hotel  sekitar Rp 418.191.942. Pada tahun 2014 penerimaannya mencapai Rp 2.027.782.556 dari target Rp 2.018.361.115.

Sedang target penerimaan pajak hotel sesuai penetapan APBD 2015 sebesar Rp 1.372.000.000. “Realisasi hingga triwulan kedua mencapai 76,03% atau Rp 1.043.076.123. Tren naik terus, maka pada APBD Perubahan 2015 akan disesuaikan. Diharapkan bisa melebihi penerimaan pajak hotel tahun 2014,” terangnya.

Untuk pajak restoran, lanjut Larsita, pihaknya sudah melakukan sosialisasi kepada Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI)mengenai rencana memberlakukan pajak restoran  online. Organisasi itu menyambut baik rencana tersebut, namun pelaksanaannya diminta bertahap. “Hotel yang punya restoran dikenai dua macam pajak. Yaitu pajak hotel dan restoran,” ujarnya.

Pajak restoran sejak tahun 2010 terus meningkat. Ketika itu penerimaannya sekitar Rp 1.007.378.913. Pada tahun 2014 naik mencapai Rp 1.806.472.264.

Pajak restoran sampai triwulan kedua 2015 sebesar 63,86% atau Rp 871.032.866 dari target penetapan APBD Rp 1.364.000.000.
Jumlah restoran di kota ini sebanyak 35 buah, belum termasuk rumah makan, café dan lainnya. “Semua restoran sudah dilengkapi kas register untuk pemotongan pajak sebesar 10%,” ungkapnya.

Selain kedua pajak itu, lanjut Larsita, pihaknya juga menarik pajak kepada pedagang kaki lima (PKL) yang pendapatannya per tahun minimal Rp 5 juta khususnya yang sudah ditempatkan di berbagai pusat kuliner. Mereka dikenai pajak restoran.

 

sumber : magelangkota.go.id